Aller au contenu principal

page search

indonésien
Language code (ISO 639-1)
id
Language code (ISO 639-3)
ind

Ikrar Penguasaan Hutan Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal Laporan Tahunan 2023-2024 RINGKASAN EKSEKUTIF

Reports & Research
Novembre, 2024
Global

FTFG terus mendorong kemajuan dalam komitmen lima tahun sebesar $1,7 miliar untuk mengamankan kepemilikan lahan dan mendukung penjagaan hutan bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (MA dan KL) di kawasan berhutan tropis. Hingga tahun 2023, FTFG telah menyalurkan hampir $1,34 miliar—79% dari total Ikrar—yang menunjukkan momentum kuat untuk mencapai komitmen penuh pada akhir tahun 2025. Pada tahun 2023 saja, anggota FTFG melaporkan hampir $521 juta dalam bentuk pendanaan yang selaras dengan Ikrar.

Global Alliance of Territorial Communities

GATC
The GATC's mission is to be a single voice to fight for the collective rights of our peoples and communities, for the legal recognition of our territories, for protecting Mother Earth and all human beings, and to combat the causes of climate change. In parallel, we increase the capacities of our member organizations to better protect our territories and ensure the full exercise of our cultures and livelihoods.

Panduan Survei Pelaksanaan Program Reformasi Tenurial Hutan di Indonesia

Décembre, 2020
Indonesia

Kegiatan Global Comparative Study (GCS) Tenure didorong oleh perkembangan reformasi tenurial di Afrika, Asia, dan Amerika Latin yang telah memberikan ruang pengakuan hukum untuk masyarakat lokal sekitar hutan. Melalui pendekatan komparatif global dan metodologi yang terstandarisasi untuk semua negara lokasi penelitian, program ini menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan program tenurial hutan di masing-masing negara.

Equator Initiative Case Studies. Indonesia. Asociación de Mujeres Ixpiyakok (ADEMI, Ixpiyakok Women\'s Association) (Bahasa Indonesia)

Reports & Research
Décembre, 2004
Indonesia

Local and indigenous communities across the world are advancing innovative sustainable development solutions that work for people and for nature. Few publications or case studies tell the full story of how such initiatives evolve, the breadth of their impacts, or how they change over time. Fewer still have undertaken to tell these stories with community practitioners themselves guiding the narrative. The Equator Initiative aims to fill that gap.

Equator Initiative Case Studies. Indonesia. Yayasan Pengelolaan Lokal Kawasan Laut (Community-based Marine Management Foundation) (Bahasa Indonesia)

Reports & Research
Décembre, 2008
Indonesia

Local and indigenous communities across the world are advancing innovative sustainable development solutions that work for people and for nature. Few publications or case studies tell the full story of how such initiatives evolve, the breadth of their impacts, or how they change over time. Fewer still have undertaken to tell these stories with community practitioners themselves guiding the narrative. The Equator Initiative aims to fill that gap.

Equator Initiative Case Studies. Indonesia. Komunitas Nelayan Tomia (KOMUNTO, Fishing Community of Tomia) (Bahasa Indonesia)

Reports & Research
Novembre, 2010
Indonésie

Local and indigenous communities across the world are advancing innovative sustainable development solutions that work for people and for nature. Few publications or case studies tell the full story of how such initiatives evolve, the breadth of their impacts, or how they change over time. Fewer still have undertaken to tell these stories with community practitioners themselves guiding the narrative. The Equator Initiative aims to fill that gap.

Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Indonesia: Refleksi dan Kontekstualisasi Kebijakan Pembangunan Nasional

Policy Papers & Briefs
Novembre, 2019
Indonesia

Kembalinya isu agraria di ranah kebijakan nasional merupakan periode penting setelah berakhirnya Orde Baru. Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RA/PS) telah masuk dalam RPJMN 2014-2019. Sejumlah 12,7 juta ha kawasan hutan diperuntukkan sebagai  Perhutanan Sosial dan 9 juta ha sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Skema TORA ada dua model, yaitu: penataan kembali sektor pertanahan melalui legalisasi aset seluas 4,5 juta ha dan penyediaan akses tanah melalui redistribusi lahan seluas 4,5 juta ha.